KPU Nilai Pimpinan DPR Tidak Mau Larang Mantan Koruptor Nyaleg

Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), Ilham Saputra, mengklaim bahwa pimpinan DPR berkeberatan atas adanya larangan mantan narapidana kasus korupsi jadi calon anggota legislative di Pemilu 2019 mendatang.

Pimpinan DPR dianggap Bandel

Ilham menambahkan bahwa sikap dari pimpinan DPR tersebut ditunjukkan ketika rapat pendahuluan dengan KPU tepatnya pada hari Jumat (20/4) lalu berlangsung. KPU sendiri pasalnya sudah mencantumkan larangan itu dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) yang sampai saat ini sayangnya belum juga ditetapkan.

“Pimpinan (DPR seolah) lepas tangan apabila nanti kita tetapkan, jadi mereka tak mau ada kesepakatan gitu lho. Itu pimpinan DPR,” ungkap Ilham saat ditemui di kantor KPU di Jakarta, hari Rabu (25/4) ini. pimpinan DPR, menurutnya, tak sepakat KPU menerapkan larangan itu dalam PKPU soal pencalonan anggota legislative.

Selain itu juga, pimpinan DPR pun tak setuju kalau calon anggota DPR dan juga DPRD harus menyertakan laporan harta kekayaan pejabat negara togel online atau LHKPN ketika mereka mendaftarkan dirinya ke KPU sebagai bakal caleg.

“Itu nanti mungkin mereka bakal ajukan judicial review karena peraturan soal korupsi dan juga LKHPN. Tak ketemu poin antar DPR dan KPU,” katanya lebih lanjut.

Meskipun ada penolakan dari pimpinan DPR, ia melanjutkan, KPU pun akan tetap bersikukuh. Ia sekali lagi menegaskan KPU tak akan menghapus larangan mantan mantan koruptor yang mau menjadi caleg dari rancangan PKPU sampai diundangkan di Kemenkumham. Begitu pun mengenai syarat penyertaan LKPHPN caleg ketika mendaftarkan diri ke KPU.

“Syarat anggota DPD sudah ada antikorupsinya. Calon DPD tak boleh jika ia mantan koruptor, masa di caleg nggak ada aturan itu,” ungkap ilham yang terkesan menyindir anggota legislative itu.

Selain memasukkan larangan pada mantan koruptor, KPU pun menutup pintu pendaftaran bagi mantan narapidana kejahatan seksual pada anak serta menutup pintu bagi mantan bandar narkoba. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 8 rancangan PKPU pencalonan anggota legislative.

Sampai saat ini, rancangan PKPU tersebut masih belum ditetapkan karena KPU, Bawaslu dan juga Kemendagri dan juga Komisi II DPR yang sedang membahasnya bersama-sama. Sejumlah lembaga pemangku kepentingan tersebut pun akan membahas kembali rancangan PKPU itu pada hari Kamis (26/4) mendatang.

KPU Juga Akan ‘Ngotot’

Meskipun pimpinan DPR terkesan bandel dan ogah menerima rancangan persyaratan dari KPU, KPU pun bersikeras akan tetap melarang mantan koruptor nyaleg. “Kami akan tetap memutuskan seperti itu,” kata Komisioner KPU yang lainnya, Wahyu Setiawan, di Gedung DPR, saat ditemui pada hari Senin minggu lalu, 16 April 2018. Terbukti sampai dengan saat ini, KPU tetap ‘ngotot’ dengan keputusannya tersebut.

Wahyu juga menyatakan bahwa forum tertinggi KPU dalam mengambil keputusan adalah rapat pleno KPU. Dan dalam rapat tersebut, KPU sudah memutuskan untuk mencantumkan larangan itu dalam rancangan PKPU soal pencalonan anggota DPR dan DPRD di Pemilu 2019 mendatang.

“Sehingga suara kelembagaan seperti itu. misalnya kita mengacu pada kondisi yang sekarang ini, usulan yang dirapatkan pleno adalah ya seperti itu,” paparnya lebih lanjut.

Ia juga menilai hasil RDP dengan pihak Komisi II DPR, Kemendagri, dan juga Bawaslu tak bersifat mengikat. Jadi KPU sekedar diwajibkan hadir saja dalam RDP yang membahas PKPU tersebut. Lebih lagi, menurutnya, KPU juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan undang-undang kemudian menuangkannya ke dalam PKPU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *